Hal Ini Menyebabkan Terjadinya tidakdewasaan kebijakan pendidikan

2 min read

Ketidakdewasaan Kebijakan Pendidikan 

Kebijakan peniadaan anak didik tinggal kelas di tingkat Sekolah Dasar telah membius kesadaran masyarakat. Alih-alih menghilangkan mental “bodoh” di tingkat Sekolah Dasar menjadi kebijakan utama yang harus diambil sebagai obat kecemasan masyarakat terhadap sistem pendidikan Indonesia hari ini. Seolah remedial dan kebijakan para pengajar sudah memadai untuk membawa anak didik menjadi lebih berguna dan bertanggung jawab terhadap kehidupan pribadi dan sosial masyarakat.

Kelonggaran ini sejenak menghilangkan kekhawatiran orang tua anak didik, terutama anak didik agar tidak malu ketika tidak naik kelas. Juga mengurangi beban orang tua untuk menge-les-kan anaknya ke bimbingan belajar untuk menghadapi ujian sekolah. Apalagi, cemooh dari “orang luar” terhadap anak didik yang tidak naik kelas menjadi label paling menakutkan bagi anak didik. Sehingga tidak heran jika orientasi anak didik belajar hanya untuk mengejar nilai semata. Kebijakan ini dirasa penting sebagai penanaman sikap, pengetahuan dan keterampilan anak didik.

Lalu apakah dengan kebijakan pemerintah yang demikian sudah dirasa tepat? Tentu tidak! Bukankah kebijakan demikian akan mengurangi tingkat belajar peserta didik? Atau membiarkan peserta didik lengah karena beban tidak naik kelas sudah ditiadakan?

Dengan berbagai alasan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, kebijakan ini sangat menggiurkan. Sehingga pemerintah tidak lagi menanggung moral atas meningkat-turunnya pertumbuhan pendidikan di Indonesia. Sungguh ironis, kebijakan yang akan ditetapkan tahun depan ini seperti peribahasa tutup lobang kali lobang. Keseriusan pemerintah untuk mengambil kebijakan terlihat tidak serius. Solusi yang ditawarkan selalu mengedepankan ego dan kepentingan, tanpa harus melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja sebelumnya.

Sekilas kebijakan ini hampir mirip dengan kebijakan pendidikan yang terjadi di Fillandia, yang menurut survei PISA yang dilakukan oleh OECD mengalahkan 40 negara lain dalam bidang pendidikan. Bahwa para pengajar tidak terlalu memperhatikan apakah anak didik naik kelas atau sebaliknya. Yang terpenting adalah anak didik mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Bukan hasil yang menjadi orientasi pendidikan, melainkan proses.

Tapi yang perlu dilihat adalah bagaimana komitmen pemerintah Fillandia untuk menigkatkatkan kinerja pengajar. Bahkan dalam sebuah situs internet, di Fillandia lebih sulit menjadi pengajar dari pada melamar di Fakultas Hukum atau Kedokteran. Artinya, pengajar menjadi elemen penting dalam dunia pendidikan.

Sedangkan di Indonesia, defisit pengajar di sekolah dasar mencapai angka yang cukup besar. Angka tersebut mencapai 112.000 pengajar. Tidak hanya itu, tidak meratanya pengajar diberbagai daerah juga menjadi permasalahan serius yang belum menemukan solusinya. Begitu juga dengan tingkat kesejahteraan pengajar yang masih rendah. Ditambah lagi banyak pengajar yang belum menempuh tingkat pendidikan sarjana.

Anak TK pun akan paham kalau seharusnya yang lebih dikedepankan adalah bagaimana memenuhi kekurangan pengajar, menambah jumlah pengajar , memperbaiki kesejahteraan pengajar dan menyediakan beasiswa bagi para pengajar yang belum menempuh pendidikan sarjana. Bukan meniadakan anak didik tinggal kelas di tingkat Sekolah Dasar. Yang berdampak pada jiwa saing rendah.

Kegagalan pemerintah untuk meningkatkan kinerja para pengajar dialihkan kepada kebijakan peniadaan anak didik tinggal kelas di tingkat Sekolah Dasar. Betapa pintarnya pemerintah menawarkan barang-barang pendidikan dengan diskon yang berlebihan. Agar masyarakat merasa nyaman dengan diskon-diskon tersebut, padahal dengan harga bayar yang lebih mahal.

Apakah ini yang sudah dimaksud dengan pendidikan sebagai fungsi untuk memanusiakan manusia? Driakara berpandangan bahwa pendidikan adalah memanusiakan manusia muda atau pengangkatan manusia. Secara jelas, penjelasan diatas mengharapkan pendidikan menjadi salah satu alat untuk mengangkat martabat manusia. Dari bodoh menjadi pintar, dari tidak disiplin menjadi disiplin dan seterusnya.

Sungguh kebijakan pemerintah terkait kebijakan pendidikan jauh dari rasa kemanusian. Bahkan, pemerintah secara tidak lansung mengajarkan anak didik untuk bermalas-malasan belajar dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pengajar. Padahal, seperti yang dijelaskan di atas, bahwa defisit pengajar juga merupakan permasalahan krusial dalam dunia pendidikan.

Apakah juga dengan peniadaan tinggal kelas peserta didik di tingkat Sekolah Dasar akan meperbaiki budi pekerti peserta didik? Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat.

 

 

Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul “Ketidakdewasaan Kebijakan Pendidikan”, Klik untuk baca:
https://www.kompasiana.com/okitisap/552e31266ea834f51b8b459a/ketidakdewasaan-kebijakan-pendidikan

Kreator: Oki Titi Saputri

 

Kompasiana adalah platform blog, setiap konten menjadi tanggungjawab kreator.

Tulis opini Anda seputar isu terkini di Kompasiana.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.